Gelar Forum Konsultasi Publik, KPU Bontang Perkuat Standar dan Kualitas Pelayanan
Kamis, 13 Agustus 2026
Bontang, 12 Agustus 2026 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penyusunan, Reviu, dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik pada Rabu (12/8/2026) bertempat di Ruang Rapat Utama Husni Kamil Manik.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KPU Kota Bontang untuk memperkuat kualitas pelayanan publik melalui keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan, serta pengguna layanan. Sejumlah masukan nantinya akan menjadi dasar dalam perbaikan pelayanan serta mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial resmi serta meningkatkan informasi dan publikasi kegiatan dengan bentuk kerja sama dengan para pihak.
Ketua KPU Kota Bontang, Muzarrobby Renfly, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini memiliki poin utama, yakni mendorong tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Standar pelayanan bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif semata, namun merupakan wujud komitmen KPU dalam memberikan pelayanan yang jelas, cepat, akurat, setara dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
"KPU Bontang secara terbuka menyerap semua kritik dan saran dari akademisi, media, serta masyarakat. Evaluasi pelayanan tidak hanya berpatokan pada sudut pada internal di KPU Kota Bontang saja, pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi adalah modal utama membangun kepercayaan semua pihak. Tentunya ini akan menjadi komitmen kami untuk terus memperbaiki diri demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat dan berintegritas," ungkap Robby.
Pada akhir kegiatan, seluruh tanggapan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam FKP dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kota Bontang Nomor 31/PK.01-BA/6474/2026 dan ditanda tangani semua pihak yang hadir. Konsep perbaikan Standar Pelayanan yang telah dibahas akan disempurnakan dan selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan FKP tersebut dihadiri Polres, Kodim 0908, Kejaksaan Negeri, Disdukcapil, Diskominfo, Disperkimtan, Bawaslu, Lapas Klas IIA, FKUB, Partai Politik, dan Organisasi media seperti PWI serta JMSI. (RR)
....
